PELAYANAN PRIMA PADA LEMBAGA PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Seiring dengan diterapkannya sistem politik terbuka pada masa reformasi, lembaga pemerintah mau tidak mau harus mengubah cara pandangnya terhadap publiknya. Peran pemerintah di sini semakin berkurang sedangkan peran masyarakat semakin besar. Paradigma ini membawa pengaruh pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika dahulu perilaku pemerintah diposisikan lebih tinggi daripada rakyat atau bahkan mungkin berperilaku seolah – olah pemerintahan adalah sisitem yang tertutup "tidak butuh siapa – siapa" maka patternnya kini menjadi pemerintah dan rakyat memiliki posisi yang setara. Perubahan paradigma ini berhubungan juga dengan perubahan pola komunikasinya yaitu komunikasi yang interaktif dan transaksional.

Isi

Review Mengenai Humas dan Humas Pemerintah

Mungkin terdengar agak janggal membahas Humas atau Public Relations di lembaga pemerintah. Apakah benar lembaga pemerintah yang nota bene adalah lembaga non profit memerlukan humas atau Public Relations? Apa hubungannya antara Humas/Public relations dengan pelayanan prima?

Untuk menjawab kejangkalan ini perlu dipahami terlebih dahulu apa itu terminologi Humas atau Public relations. Memang sangat banyak definisi mengenai humas, beberapa yang akan kita bahas di bawah ini hanya sebagian kecil saja mengenai humas:

1.      Cutlip and Center mendefinisikan Public Relations sebagai fungsi manajemen yaitu mengidentifikasi, memantapkan serta membina hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya baik dalam keadaan sukses maupun gagal.

2        Grunig mengembangkan definisi tersebut menjadi manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya.

3        Lawrence W.Long dan Vincent Hazelton mengembangkan sebuah definisi baru yang lebih modern dan memadai bahwa Public Relations adalah fungsi komunikasi melalui adaptasi organisasi, mengubah atau membina hubungan dengan lingkungan dengan tujuan bersama-sama mencapai tujuan dari organisasi. Pendekatan ini menggambarkan bahwa Public Relations adalah lebih dari sekedar mempersuasi melainkan juga membantu mengembangkan kondisi komunikasi terbuka, saling pengertian/saling memahami dengan didasari ide bahwa organisasi juga mau berubah (dalam proses berperilaku dan bersikap) tidak hanya sebagi sasaran khalayak saja. Dapat dikatakan bahwa perusahaan dimungkinkan mengubah kebijakan sebagai hasil tindak lanjut dari dialog dengan lingkungannya.

Pada tahun 1982 di bulan Nopember, Public Relations Society of America (PRSA) menyusun kesepakatan mengenai Public Relations berdasarkan definisi – definisi yang ada bahwa Hubungan masyarakat/Public Relations bersifat:

1.                  Melaksanakan program terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari

manejemen

2.                  Menangani hubungan antara organisasi dan masyarakatnya

3.                  Memantau kesadaran, pendapat, sikap, perilaku di dalam dan di luar organisasi

4.                  Menganalisa dampak kebijakan, prosedur dan tindakan terhadap masyarakat

5.                  Menyesuaikan kebijakan, prosedur dan tindakan yang diketahui bertentangan

dengan kepentingan masyarakat dan kelangsungan hidup organisasi

6.                  Memberi anjuran kepada manajemen perihal pembentukan kebijakan, prosedur

tindakan baru yang saling menguntungkan terhadap organisasi dan masyarakatnya

7.                  Membentuk dan mengelola komunikasi dua arah antara organisasi dan

masyarakat

8.                  Menghasilkan perubahan khusus dalam hal kesadaran, pendapat, sikap dan                         perilaku dari dalam dan luar organisasi

9.                  Menghasilkan hubungan yang baru dan/atau terpelihara antara organisasi dan                     masyarakat

Humas dalam Pemerintahan

Memang mungkin ada sedikit perbedaan antara humas pada organisasi profit dan non profit dalam hal ini lembaga pemerintah. Karakteristik organisasi menyebabkan aktifitas humas yang berbeda pula.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pattern masyarakat sebagai publik dari pemerintah dan pemerintah adalah setara maka pemerintah harus mampu melaksanakan fungsi komunikasi yang baik dengan publiknya. Pada dasarnya keseluruhan tujuan program humas pemerintahan adalah:

1.Menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholdersnya segala aktifitas pemerintah

2.Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah serta kepatuhan terhadap program pemerintah

3.Membina dukungan warganegara atas kebijakan dan program yang dibuat

Meskipun tampaknya tugas utama humas pemerintah di sini adalah sebagai pemberi informasi tetapi bukan berarti hanya "propagandis" yang berkomunikasi hanya dari satu sisi. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa informasi ini merupakan hasil komunikasi yang dua arah sebagai implikasi sebuah sistem terbuka.

Sebagai sebuah sistem terbuka maka organisasi secara aktif mendeteksi perubahan lingkungan melalui riset, memprakarsai tindakan proaktif yang bertujuan mempengaruhi pengetahuan, kecenderungan dan perilaku publik baik internal maupun eksternal.

Berbicara mengenai humas maka mau tidak mau kita harus membicarakan mengenai stakeholders. Stakeholders atau pihak – pihak yang berhubungan dan memiliki potensi untuk berhubungan dengan organisasi harus secara cermat dikenali. Hubungan masyarakat berarti berbicara mengenai bagaimana berhubungan dengan stakeholders dan berarti pula bagaimana cara melayani mereka. Melayani mereka secara prima bukan berarti menjadi "hamba" bagi stakeholders melainkan menjalin hubungan secara prima yang didasari azas saling menguntungkan dengan hasil akhir goodwill atau reputasi positif.

Kesimpulan

            pemerintah harus mampu melaksanakan fungsi komunikasi yang baik dengan publiknya atau masyarakatnya. Dan menyangkut Humas dalam Pemerintah itu harus memberi informasi yang baik ke pada masyarakat dan informasi ini merupakan hasil komunikasi yang dua arah sebagai implikasi sebuah sistem terbuka. Serta memberi pelayanan secara prima dengan hasil akhir Goodwill atau reputasi positif bagi masyarakat.